12 Desember 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Perubahan PP 18 Tahun 2017, DPRD Berau Konsultasi ke DPRD Kaltim


Perubahan PP 18 Tahun 2017, DPRD Berau Konsultasi ke DPRD Kaltim
Konsultasi Wakil Keua DPRD Kabupaten Berau bersama Bagian Umum Sekretariat DPRD Kaltim, Jumat 4 Agustus 2017 (Foto: KLIKSAMARINDA)

KLIKBERAU.COM - Menyikapi adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, pimpinan DPRD Berau berkonsultasi kepada Sekretariat DPRD Kaltim, Jumat pagi 4 Agustus 2017. Pertemuan berlangsung di Bagian Umum kantor Sekretariat DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Kunjungan ini diterima jajaran aparatur di lingkup Sekretariat DPRD Kaltim, diwakili Kabag Umum Sekretariat DPRD Kaltim, Iwan Setiawan.

Kunjungan ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola tunjangan di Sekretariat DPRD Kaltim. Pasalnya, nominal tunjangan untuk anggota serta pimpinan DPRD se-Indonesia sudah dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo.

Naiknya tunjangan itu termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

PP 18/2017 resmi diundang-undangkan pada 2 Juni 2017. Dengan demikian, aturan soal tunjangan untuk anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Berau, Saga menyatakan pihaknya tengah mempelajari dan mencari referensi untuk menyusun anggaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD Berau.

Pihaknya mengaku masih mencari pola standarisasi untuk anggaran tunjangan anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Berau.

"Kami ada mencoba penggaran rumah jabatan selama ini. Tetapi selama ini yang dibiayai listrik dan air," ujar Saga.

Pun, pihaknya juga mempelajari penganggaran untuk tunjangan anggota dan pimpinan DPRD. Terutama, dalam persoalan pertanggungjawaban. Sebab, diperlukan kehati-hatian dalam pengelolaan karena menjadi perhatian khusus dari BPK.

Kabag Umum Iwan Setiawan menjelaskan, hingga saat ini, DPRD kaltim masih membahas penerapan PP 18 Tahun 2017.

"Kami masih dalam tahapan pembahasan. Beberapa hari lalu baru rapat pimpinan membahas turunan PP 18. Saat ini kami belum menyusun Perda. Nanti akan ada rapat lanjutan sambil menunggu Peraturan Gubernur. Di anggaran perubahan belum dimasukkan," ujar Iwan.

Pertemuan yang berlangsung Jumat pagi ini dihadiri Kasubag Keuangan Natalien dan Kasubag Humas dan Protokol Dayang Yusna. (Adv)

Reporter : Duwi    Editor : Shanika Adella



Comments

comments


Komentar: 0