24 November 2017

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Jatam Pertanyakan Kinerja Distamben Kaltim Terkait Kecelakaan Tambang di Kukar


Jatam Pertanyakan Kinerja Distamben Kaltim Terkait Kecelakaan Tambang di Kukar
Lokasi Kecelakaan Tambang di PT BMSA (ist)

KLIKBERAU.COM - Insiden kecelakaan kerja yang menimpa Zumran di area pertambangan milik PT Bina Mitra Sumber Artha (BMSA) di Kecamatan Muara Jawa, Kutai Kartanegara, Rabu 8 November 2017 lalu juga berkaitan dengan kinerja Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menilai, tertimbunnya Zumran di area pertambangan batubara saat bekerja menyebabkan munculnya pertanyaan besar terhadap Kinerja Distamben dalam mengawasi tata kelola pertambangan batubara di Kaltim.

Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang menjelaskan, sejak kewenangan energi sumber daya dan mineral di limpahkan ke provinsi, justru pengawasan semakin lemah. Pasalnya, jumlah kecelakaan kerja sejak 2016-2017 mencapai 7 kecelakaan kerja yang menyebabkan 9 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pertambangan batubara.

"Kita mempertanyakan apa saja yang sudah dilakukan Distamben Kaltim dalam menurunkan tingkat kecelakaan kerja. Sejak tahun 2016 saja, Jatam mencatat ada 7 kecelakaan kerja yang menewaskan 9 pekerja. Kebanyakan terjadi karena longsor serta tertimbun. sama seperti kasus lubang tambang yang menewaskan 28 orang di mana penanganan hukumnya masih simpang siur di kepolisian," ujar Rupang melalui rilis pada Jumat 10 November 2017.

Belum lagi, imbuh Rupang, kasus kecelakaan kerja yang tidak pernah dipublikasikan kepada masyarakat. Rupang justru mempertanyakan sisi pertanggungjawaban hukum atas kasus-kasus "gelap" tersebut.

"Baik pihak perusahaan selaku penerima izin tambang yang sepertinya tidak tersentuh oleh hukum, di sisi lain juga pemerintah selaku pemberi izin telah alpa tidak mampu mencegah kecelakaan tambang dan kejadian bahaya tidak terulang kembali. Itu justru menegaskan ketidakmampuan pemerintah dalam membina perusahaan-perusahaan tambang di Kaltim," tandas Rupang.

Baca Juga: Satu Pekerja Tambang di Kukar Tewas Tertimbun Longsor

Karena itu, Jatam Kaltim mendesak agar Distamben Kaltim melakukan evaluasi memnyeluruh terhadap Standard Operational Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan tambang di Kaltim. Jika pemerintah menemukan perusahaan yang terbukti tidak menerapkan hal tersebut, Jatam akan mendorong agar pemerintah menghentikan pelayanan admintistratif kepada perusahaan terkait hingga pada sanksi terberat yakni pencabutan izin.

"Aktivitas pertambangan di Kaltim tidak ada yang berguna bagi masyarakat," pungkas Rupang. (*)

Reporter : NR Syaian    Editor : Zul Ihsan



Comments

comments


Komentar: 0