25 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

OPINI: Politik "Tanpa" Memilih


OPINI: Politik "Tanpa" Memilih
Zulfikar, Penulis (dok)

Penulis: ZULFIKAR

Pengurus FKP BUGIS BERAU Pemuda Merancang Ilir,
Peneliti di OGIE Institute Research and political development**

 

Frase tersebut diatas seringkali kita jumpai baik itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkup sosial. Kata "menebang" adalah kata yang mengandung unsur pemaknaan pada obyek seperti tumbuhan seperti pohon yang besar.

Menebang dan memangkas memiliki makna yang berbeda. Memangkas tidak selamanya menebang, sebab lebih pada tindakan yang kecil seperti merapikan tanaman.

Namun dalam terminologi sosial, makna menebang adalah selalu bersentuhan dengan pada aspek "kekuasaan" seseorang terhadap lingkungannya.

Contoh misal, bagaimana posisi KPK terhadap perilaku korupsi. Sehingga selalu muncul diksi KPK jangan tebang pilih. Filosofi semak belukar ketika ditebang dan dibersihkan tidak sedikitpun rumput, tanaman liar yang tersisa.

Memilih untuk menebang tentu mrmiliki unsur makna yang berbeda dengan tebang pilih. Kondisi sosial politik kebangsaan kita sepertinya memasuki era "perasaan" dalam mengelolah ketatanegaraan. Bukan utopis, tetapi pengalaman empiris selalu mempertontonkan itu.

Soal korupsi tentu menjadi extra ordinary crime (kejahatan kemanusiaan), walau kekuatan hukum belum sepenuhnya tegak, tetapi paling tidak pemerintah dalam hal ini melalui lembaga KPK minimal sudah melakukan perlawanan secara psikologis politik untuk menebang tindak pidana korupsi dinegeri ini.

Lord Eaction, pernah bilang, past tend to corrupt, the corrupt absolutelly power. Kurang lebih mengandung makna korupsi itu akan menjadi sejadi-jadinya. Bukan berarti dengan adagium tersebut diatas membuat surut semangat kerja-kerja lembaga anti korupsi.

Di Taiwan tidak sedikit koruptor yg mati di tiang gantungan dan sebutir peluru. Penegakan hukum adalah sesuatu yang pasti dalam kehidupan bernegara. Ius summa ius umaniora, keadilan itu adalah ketidakadilan itu sendiri.

Karenanya, tebang pilih sangat diakibakan oleh adanya despotisme politik yang menghadang, proses bargaining selalu atas nama kebenaran, disini terkadang "Tuhan tergadai dalam tempat yang gelap".

Ya, kalau perang, dapat terlihat kematian dimana-mana. Tetapi korupsi kematian tak terlihat, namun menggerogoti jantung generasi dan masa depan kebangsaan.

Nah, kalau politik dipahami sebagai aktifitas kemanusiaan, maka setidaknya pencegahan korupsi bisa dilakukan dengan kekuatan politik, bukan semata mengharapkan "kegarangan" dari penegak hukumnya saja.

Oleh sebab itu, politik harus jadi panglima menyelamatkan hukum dalam transaksi kasus. Kasus e-KTP adalah tamparan keras wajah parlemen, dimana keadilan rakyat yang diperjuangkan itu, nyaris hilang karena kegelapan nurani. Negara terjajah oleh bangsanya sendiri, sebuah kekejaman bukan?

Sejatinya, negara harus dibangun dari sebuah kehormatan, bukan gila hormat, negara seyogyanya diselamatkan dengan kekuatan politik, bukan menjadikan politik sebagai kekuatan untuk memaksa "rasa kemanusiaan" menggelapkan kebenaran.**

Reporter : OPINI    Editor : Zul Ihsan



Comments

comments


Komentar: 0