23 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Tarif Terlalu Rendah, Driver Ojek Online Mengadu ke DPRD Kaltim


Tarif Terlalu Rendah, Driver Ojek Online Mengadu ke DPRD Kaltim
Perwakilan driver Gojek saat melakukan pertemuan dengan anggota DPRD Kaltim, Selasa 10 April 2018

KLIKBERAU.COM - Ratusan driver transportasi online Gojek mendatangi kantor legislator Kaltim, DPRD Kaltim, di Jalan Teuku Umar, Samarinda, Selasa 10 April 2018. Aksi demonstrasi tersebut merupakan aksi susulan di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim.

Para driver ini menuntut agar manajemen aplikasi Gojek dan Grab mengkaji ulang penerapan tarif yang terlalu rendah.

“Ini merupakan kelanjutan aksi yang lalu, dengan tuntutan terkait dengan tarif. Serta kami meminta dibuatkan payung hukum tentang roda dua, agar kami terlindungi dari sisi hak-hak ketenagakerjaan,” kata Irfan, koordinator aksi.

Menurut Irfan, tarif yang terlalu rendah membuat driver dirugikan. Pasalnya, pengelola transportasi daring menurunkan tarif angkut yang semula Rp 8 ribu menjadi Rp 4 ribu, akibat persaingan antarperusahaan.

“Dulu, tarif minim itu Rp 10 ribu, lalu dipotong Rp 2 ribu, kalau sekarang jadi Rp 5 ribu dipotong Rp 1.000. Kami menuntut agar ada tarif yang sama antara pengelola transportasi online, kalau tidak driver yang jadi korban,” tuturnya.

Terdapat 3 tuntutan utama driver gojek,

1. Menuntut pihak manejemen aplikator Gojek dan Grab agar mengembalikan tarif seperti semula, dikarenakan tarif yang sekarang berlaku sangat merugikan para driver, serta meminta kepada Pemerintah Daerah agar memanggil pihak manajemen aplikator Gojek dan Grab untuk membicarakan mengenai kesepakatan tarif dasar antara kedua aplikator, yang mana kesepakatan tersebut tidak merugikan driver online di Kaltim, khususnya Samarinda.

2. Menuntut pihak manajemen aplikator Gojek dan Grab membatasi penerimaan driver baru di Samarinda, karena semakin banyaknya driver online menyebabkan semakin susahnya driver untuk mendapatkan orderan, serta meminta Pemerintah Daerah untuk mengawasi pihak manajemen aplikator untuk mentaati kesepakatan tersebut.

3. Menuntut Pemerintah Pusat maupun Daerah baik di tingkat satu maupun dua untuk segera mengeluarkan payung hukum terkait dengan keberadaan driver online roda dua di Kaltim, khususnya Samarinda, sehingga keberadaan driver online roda dua secara resmi legalitasnya dapat diakui oleh masyarakat maupun pemerintah.

Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin mengapresiasi langkah para driver ojek online yang tertib dalam menyuarakan aspirasinya. Karenanya, ia berjanji akan memperjuangkan tuntutan para driver.

Usai berorasi, perwakilan driver gojek bertemu langsung dengan legislator Kaltim. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kaltim siap meneruskan aspirasi dari Driver Ojek Online se-Samarinda atas tuntutan mereka terkait penurunan tarif yang dilakukan pihak aplikator, dan pembatasan perekrutan driver baru, serta permintaan pembentukan payung hukum kepada pemerintah pusat.

“Aspirasi yang sudah disampaikan para driver ojek online, akan segera kami tindak lanjuti. Kami akan mendukung dan memperjuangkan aspirasi para driver,” tutur Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Kaltim ini didampingi Hermanto Kewot, serta Yahya Anja saat menerima perwakilan dari driver ojek online di Gedung D, Lantai III, Kantor DPRD Kaltim.

Jahidin menegaskan, pihak perusahaan transportasi berbasis aplikasi online ini seharusnya mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan matang saat melakukan penurunan tarif. Pertimbangan yang
dimaksud seperti harga BBM, harga kuota internet dan tingkat kebutuhan hidup masyarakat.

Jahidin menyoroti jika pemberlakuan tarif jangan disamakan dengan di Pulau Jawa. Dari segi kebutuhan hidup, imbuh Jahidin, sudah jauh berbeda dengan di Kaltim. (*)

Reporter : Afwan Zaid    Editor : Zul Ihsan



Comments

comments


Komentar: 0