24 Mei 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Disbudpar Berau Harap Perda Retribusi Kawasan Wisata Segera Disahkan


Disbudpar Berau Harap Perda Retribusi Kawasan Wisata Segera Disahkan
Kepala Disbudpar Berau Mapasikra Mappaseleng (Foto: Dayat)

KLIKBERAU.COM - Banyaknya kedatangan wisatawan menuju Kepulauan Derawan, Maratua, dan sekitarnya melalui Tarakan Kalimantan Utara, dinilai banyak pihak menjadi sebuah kerugian bagi Kabupaten Berau. Hal ini disebabkan potensi pemasukan dari keberadaan Resort yang ada di kawasan tersebut hilang, seiing tidak adanya wisatawan yang menginap selama berlibur.

Menanggapi itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau Mappasikra Mappaseleng, pun berharap agar Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi masuk ke area wisata bagi wisatawan ke Kabupaten Berau bisa segera disahkan.

Hal ini bertujuan untuk menambah pemasukan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Berau.

“Jumlah wisatawan yang masuk ke Berau melalui Tarakan memang cukup besar, dan kita belum bisa menarik tarif ke mereka. Jatuhnya malah pungutan liar (Pungli) karena belum memiliki payung hukum, makanya kami mendorong perda tersebut segera disetujui,” ungkap Mapasikra kepada KlikBerau beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, posisi perda saat ini tengah dalam pembahasan di bagian hukum tingkat provinsi, untuk ditindaklanjuti melalui pengesahan oleh DPRD Berau. Agar ada kekuatan hukum penarikan retribusi kepada wisatawan.

Untuk setiap destinasi wisata tertentu, tarif yang diberlakukan berbeda. Loket pun akan dibangun di sejumlah dermaga sebelum masuk ke tempat wisata. Hal ini sekaligus sebagai monitor tingkat wisatawan yang masuk setiap tahunnya.

“Tiap destinasi wisata memiliki tarif berbeda. Untuk berapa nominalnya masih kami kaji terlebih dulu. Penerapan sistem tiket juga akan memudahkan monitor wisatawan yang masuk setiap tahunnya,” tambahnya.

Potensi peningkatan PAD secara optimal dengan sistem tiket, dinilai Mapasikra mampu mencapai angka siginifikan. Hal ini merujuk pemasukan tidak langsung dari seluruh Homestay atau pun resort di kawasan wisata tersebut yang tembus sekira Rp19 Miliar per tahun.

“Jumlah itu hanya didapat dari pemasukan tidak langsung, apalagi jika sudah ada payung hukum dengan terbitnya perda. Tentu pendapatan akan melebihi itu,” tutupnya. (*)

Reporter : M Hidayat    Editor : Shanika Adella



Comments

comments


Komentar: 0