25 September 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Mengaku Ikhlas Ditetapkan Tersangka, Bupati Muharram Tetap Pertanyakan Kinerja Panwaslu


Mengaku Ikhlas Ditetapkan Tersangka, Bupati Muharram Tetap Pertanyakan Kinerja Panwaslu
Bupati Berau Muharram (ist)

KLIKBERAU.COM - Bupati Berau Muharram mengaku ikhlas ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelanggaran Pilkada, karena mengikuti kampanye salah satu paslon Pilgub Kaltim di kediaman pribadinya Jalan Albina Tanjung Redeb, pada 23 Mei 2018 lalu.

Penetapan status tersangka kepada orang nomor satu di Bumi Batiwakkal ini, dilakukan setelah 3 kali pemeriksaan di Mapolres Berau.

Meski begitu, Muharram tetap mempertanyakan kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Berau terkait penetapan statusnya itu. Sebab, sebelum menghadiri acara tersebut ia mengaku telah berkonsultasi kepada Panwaslu, mengenai skema kepala daerah dalam menghadiri kampanye salah satu calon.

Dan dari penjelasan Panwaslu kata Muharram, dirinya boleh menghadiri asalkan diluar jam kerja.

“Saya sempat bertanya ke Panwaslu terkait masalah ini, dan mereka mengatakan boleh menghadiri asal diluar jam kerja, bukan diluar hari kerja. Jadi dalam pikiran saya, seorang Bupati tidak boleh menghadiri antara pukul 07.00 Wita hingga pukul 16.00 Wita. Namun setelah beberapa hari, baru ada penjelasan kalau bukan di jam kerja, tapi di hari kerja,” paparnya kepada awak media saat ditemui di rumah dinasnya, Senin (25/6).

Selain itu, Muharram juga mempertanyakan perihal pemeriksaan dirinya tanpa ada rapat pleno terlebih dulu di Panwaslu, terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Hal ini pun menjadi pertanyaan besar bagi Muharram, karena menurutnya pemeriksaan dilakukan tanpa pleno Panwaslu Berau.

“Sepengetahuan saya, seharusnya ada rapat pleno dulu di Panwaslu sebelum ada pemeriksaan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Bupati Muharram ditetapkan tersangka Kepolisian Resor Berau pasca 3 kali pemeriksaaan, terhitung Kamis (21/6), terkait dugaan tindak pidana Pilkada. Hal itu merujuk Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dengan ancaman kurungan selama 1 tahun. (*)

Reporter : M Hidayat    Editor : Zul Ihsan



Comments

comments


Komentar: 0