23 Juli 2018

Belum punya akun? Silahkan mendaftar

Bupati Muharram Ditetapkan Tersangka, Ini Kata Panwaslu Berau


Bupati Muharram Ditetapkan Tersangka, Ini Kata Panwaslu Berau
Konferensi Pers Panwaslu Berau terkait dugaan pelanggaran Bupati Muharram (Foto: Dayat)

KLIKBERAU.COM - Menanggapi penetapan tersangka Bupati Muharram terkait dugaan pelanggaran Pilkada, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Berau mengatakan hal tersebut telah sesuai dengan mekanisme serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengawasan yang dilakukan.

Dijelaskan Ketua Panwaslu Berau Nadira, sesuai Undang-undang nomor 10 tahun 2016 pasal 30, tentang Panitia Pengawas Pemilu. Mekanisme penanganan dugaan pelanggaran pemilu didasari laporan yang masuk serta temuan di lapangan.

Laporan dalam artian menerima aduan masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran. Dan temuan merupakan hasil pengawasan Panwaslu di lapangan.

Begitupun untuk kasus yang menimpa Bupati Muharram, merupakan temuan Panwaslu yang ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku.

"Temuan itu berdasarkan form pengawasan sesuai instruksi kami kepada jajaran untuk melakukan pengawasan. Dari temuan yang ada, kami akan melihat apakah pelanggaran mengandung sanksi administrasi atau pidana,” ujar Nadira saat konferensi pers di Kantor Panwaslu Berau Jl Haji Isa III. Selasa (26/6) sore.

Menurutnya, jika pelanggaran yang terjadi hanya mengandung sanksi administrasi, bisa diselesaikan melalui tingkat Kecamatan. Namun jika mengandung unsur pidana pemilihan, dugaan ataupun temuan akan diteruskan pada tingkat Kabupaten melalui sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Begitu pula untuk aktivitas kampanye, harus melalui pemberitahuan dengan tembusan ke Kapolres dan Panwaslu.

"Jadi proses yang kami lakukan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Nadira.

"Kami juga telah melakukan pleno terkait dugaan pelanggaran beliau (Bupati Muharram) untuk ditindaklanjuti. Jadi tidak ada maksud menyudutkan," lanjutnya.

Sementara terkait pernyataan Muharram yang mengaku telah berkonsultasi dengan Panwaslu untuk kegiatan di kediamannya, dikatakan Nadira hal tersebut merupakan peristiwa yang berbeda.

Sebab, Muharram kala itu hanya berkonsultasi terkait aktivitas kampanye pada salah satu hotel di Berau, dan bukan temuan yang terjadi di kediaman pribadinya 23 Mei lalu.

"Apa yang beliau tanyakan beda peristiwa dengan yang diperkarakan. Pelanggaran yang dilakukan terjadi rumah pribadi beliau. Itu juga diatur melalui Surat Edaran Kemendagri nomor 270 soal hari kerja dan jam kerja," pungkasnya. (*)

Reporter : M Hidayat    Editor : Zul Ihsan



Comments

comments


Komentar: 0